Salah Satu Oknum Anggota BPD Trojalu Diduga Pengurus Partai Politik

TRANSBOJONEGORO.COM – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Hal tersebut termaktub didalam Pasal 56 UU 6/2014 tentang Desa.

Disamping hal tersebut, juga di kemukakan 9 larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diantaranya anggota BPD dilarang Menjadi pengurus Partai politik sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 64 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa huruf h.

Larangan bagi anggota BPD tidak hanya diatur dalam UU Desa, tapi juga di atur dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang BPD, yaitu dalam Paragraf 6 Pasal 26.

Namun, apa yang diamanatkan peraturan perundang undangan terkait Desa, ternyata tidak sejalan dengan kondisi penjaringan BPD di desa trojalu Kecamatan Baureno Bojonegoro, dalam penjaringan BPD yang baru dilaksanakan sekitar seminggu itu, diduga ada salah satu oknum calon anggota BPD, yang juga sebagai pengurus tingkat kecamatan partai politik peserta pemilu 2019.

Hal tersebut di benarkan oleh Wardoyo Ketua PPK ( Panitia Pemilihan Kecamatan ), Baureno Bojonegoro Bahwa HR anggota BPD desa trojalu. merupakan pengurus partai politik peserta pemilu 2019, tingkat kecamatan.”Jelasnya saat dihubungi melalui akun WhatsApp. 13/02/2019.

Telusur transbojonegoro.com, Hr yang dalam penjaringan BPD itu, ia mewakili dusun Krajan desa trojalu, sebelumnya sudah pernah menduduki kursi BPD pada priode 2014 – 2019. Dan selain anggota BPD diduga ia juga pengurus tingkat kecamatan salah satu partai politik peserta pemilu 2019.

Baca :  Baru 1 Th Di Bangun, Jembatan Beton Penghubung Antar Desa Bungur - Sedeng Ambrol

Ironisnya meski Hr adalah Pengurus partai politik, Panitia penjaringan anggota BPD di Desa trojalu tetap meloloskanya untuk ikut kontes dalam pencalonan BPD, di duga kuat panitia penjaringan BPD desa Trojalu sengaja mengabaikan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang BPD, yaitu dalam Paragraf 6 Pasal 26.(Red)**

Direkomendasikan untukmu