Ini Sanksi PNS Yang Bermain Proyek

Baca :  Usia 60 Hari, Tanaman Padi Di Desa Karangdowo, Belum Pernah Dapat Suplay Air Pacal
Baca :  Study Tour Diduga Hanya Menghamburkan Keuangan Desa

Lamongan, TRANSBOJONEGORO.COM – Seorang pegawai negeri sipil (PNS) dilarang untuk terlibat dalam usaha konstruksi yang berasal dari anggaran pemerintah, baik anggaran APBN ataupun APBD.

Larangan tersebut sudah jelas disebutkan dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN. PNS dilarang sama sekali main proyek, dalam PP tersebut bahkan juga menyebutkan sanksi.

Baca :  Proyek Siluman, Pekerjaan Saluran di Jalan Gotong royong Babat Abaikan K3
Baca :  Kades Tanggungan Diduga Di beckUp Oknum Team Sukses Yang Mengaku Pengacara

Untuk sanksi terberat mulai penurunan tidak dinaikan pangkat selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan dan diberhentikan dari PNS.

Terkait oknum PNS yang betugas sebagai Juru di UPT Pengairan, yang sekaligus PJ Kepala desa, yang diduga turut bermain dalam proyek pembangunan, bahkan menjadi pemborong, ini dapat menyebabkan timbulnya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), hal semacam itu pula yang dapat menjadi penyebab persaingan usaha yang tidak sehat,

Baca :  Okum PNS, Borong Proyek Perbaikan Saluran Gotong Royong Babat
Baca :  Diduga Abaikan K3, Proyek Milyaran Rupiah Ini

Sebab Pengusaha pengadaan barang dan jasa saat ini sudah tergabung dalam organisasi, kontruksi, dalam Kadin dan Asosiasi Kontruksi.

Untuk mengantisipasi perlu tindakan yang tegas dari pihak – pihak terkait.(BM-Red)