Sekcam, Bukan Hanya Samberan,Semua Desa di Kanor Harus Lelang Sawah Bengkok

Sekcam, Bukan Hanya Samberan,Semua Desa di Kanor Harus Lelang Sawah Bengkok

TRANSBONONEGORO.COM – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Samberan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro meminta Tanah Kas Desa (TKD) yang berupa bengkok untuk di lelang, hal itu ditandai dengan surat yang dilayangkan kepada Pemdes.

Melalui surat yang di layangkan kepada Kapala Desa Samberan pada,30 September 2019 tersebut memuat Empat Point. diantaranya adalah :

1.Agar saudara dapat melaksanakan pengelolan tanah kas Desa tahun 2019,khususnya sawah bengkok dengan cara di lelang sesuai dengan peraturan Bupati Bojonegoro nomer 18 tahun 2017,tentang pengelolaan tanah Desa.

2.Mengingat waktu musim tanam (rendeng) tahun ini sudah dekat (perkiraan sekitar dua bulan kedepan),oleh karena itu segera paling lambat tanggal 10 Oktober 2019 saudara sudah membentuk panitia lelang yang terdiri dari Perangkat Desa.Dan selanjutnya panitia lelang segera dapat melsksanakan tugas dengan target paling lambat pada,tanggal 20 Nopember 2019 sudah di berlakukan lelang.

3.Dan panitia lelang dalam melaksanakan prosea lelang harus dilakukan secara transparan,terbuka dan sesuai dengan ketentuan tata cara lelang yang berlaku.

4.Dari uang lelang sebagaimana tersebut diatas agar dimasukan dalam rekening Desa untuk di gunakaan pada APBDes tahun 2019.

Menanggapi Surat dari BPD tersebut, Kepala Desa Samberan Arif Rohman mengatakan bahwa tanah bengkok sebenarnya tiap tahun sudah kita lelang dengan cara musyawarah.

“Banyak saksi, silahkan di tanya. Kita tiap tahun melakukan musyawarah sebelum melelang tanah bengkok,”tuturnya.

Terjait tuntutan BPD setempat tentang lelang yang ingin segera di lakukan,

“Welcom bila tanah bengkok di lelang tapi harus sesuai ketentuan dan anturan yang berlaku saat ini. Harus sabar sambil nunggu aturan yang diberlaku serentak, kita ikuti aturan yang ada, “imbuhnya.7/10/ 2019.

Terpisah Sekertaris Kecamatan Kanor mengatakan.”Surat tersebut sebenarnya upaya BPD dalam rangka meningkatkan tata tertib pengelolaan keuangan khususnya terkait tanah kas Desa, itu menunjukan kalau BPD sebagai mitra Desa. Memang itu sudah di atur aturan seperti itu,”tutur Riyono.8/10/2019

Baca :  Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Kades, Enam Kepala Desa DiPecat

“Yang jelas pelaksanaan lelang tanah kas Desa ini sok terapi bagi Kades apa bila selama ini belum melaksanakan apa yang disarankan BPD.

Apabila ada desa di Kanor belum melaksanakan harus melaksanakan, bahkan setiap konfrensi para Kades, juga sudah kita sampaikan, selain itu juga sudah kita berikan surat himbauan seluruh Kades setelah selesainya Musdes dan RKP 2019. kemudian untuk menyusun APBDes 2020.

Dalam mengelola uang dan tanah kas Desa dengan harapan dilakukan sesuai mekanisme yang ada sesuai Permendagri 20 maupun Perbup 18.2017 tentang pengelolaan tanah Desa,”tegas Sekcam

“Aturan itu harus dilakukan semua Desa diwilayah Kecamatan Kanor, kalau tidak dilaksanakan Desa akan menanggung akibatnya sendiri”.

Kalau Kepala Desa menggarap bengkok berarti harus ikut lelang, entah itu terbuka atau tertutup tinggal lihat Perdesnya. Tidak boleh menggarap bengkok kalau tidak lelang,”pungkas Riyono.

Surat yang di sampaikan ke 25 Desa di wilayah Kecamatan Kanor

Melalui Surat Nomor.140/617/412.51.5/2019, Prihal mekanisme pengelolaan keuangan dan tanah Desa. 25 Desa di Kecamatan Kanor sudah di himbau untuk melelang bengkok.***(Eko Cahyono)

COMMENTS

Tentang Kami | Kontak Kami | Pasang Iklan | Pedoman Media Siber | UU Pers | Disclaimer