Biaya PTSL, Perlu Dikaji Atau Kesepakatan Sebagai Alasan

Biaya PTSL, Perlu Dikaji Atau Kesepakatan Sebagai Alasan

Opini

Oleh:Eko Cahyono

Program sertifikat tanah yang sebenarnya telah diamanatkan sejak Undang-Undang Pokok Agraria, 59 tahun lalu dan termasuk Pendaftaran Tanah secara Sistematik yang dimulai sejak pada,tahun 2017 sampai 2025,pemerintah menargetkan harus selesai.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah Desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program tersebut pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Regulasi tentang aturan pelaksanaan sudah diatur oleh Undang-Undang tentang aturan pembiayaan untuk para pemohon sertifikat secara masal tersebut karena program ini sudah di subsidi Negara dari APBN.

Pembiayaan sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang tandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, 22 Mei 2017.

Didalam Keputusan Bersama ini, sudah ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi dalam 5 (lima) Kategori, untuk Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150 ribu.

Bojonegoro juga memiliki Perbup No.53 Th 2017, tentang pembiayaan PTSL, pada pasal 7 poin (1),(2),(3) berbunyi Dalam hal terjadi kekurangan jumlah patok batas tanah dan materai yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 maka kekurangan tersebut di bebankan secara fisik kepada peserta.

Bahkan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menegaskan bahwa biaya PTSL di Bojonegoro harus sesuai SKB 3 Mentri.

Baca :  Curhat Jika Dana Abadi Tidak Ada

Berikut kutipanya.””Kita mendapat 150 ribu bidang, apa lagi” terangnya.

Saat disingung terkait harga PTSL ke masyarakat, kata Ana jauh dari harapan pemerintah.

“Tetap Rp150, tidak ada tambahan. Kita tetap berpegang SKB,” jelasnya.
Sumber dari Suara Jatim Post.com dengan judul “Anna Tampik Terbitkan Perbup Biaya Tambahan PTSL”.

Adanya SKB 3 mentri dan Perbup,namun masih ada dugaan beberapa oknum Panitia menarik biaya di luar ketentuan aturan yang sudah ditetapkan dengan dalih kesepakatan.Dan beberapa media juga pernah menerbitkan berita tentang dugaan punggutan PTSL tahun 2020 di Bojonegoro beikut ini link beritanya.

https://beritalima.com/ada-pungli-pada-program-ptsl-di-bojonegoro/ (Ada pungli pada program PTSL di Bojonegoro).

https://www.terasjatim.com/ptsl-di-brangkal-bojonegoro-disinyalir-jadi-lahan-pungli-terselubung/ (PTSL di Brangkal Bojonegoro Disinyalir Jadi Lahan Pungli).

https://m.bojonegoro.suaraindonesia.co.id/read/11366/20191122/161629/biaya-ptsl-500-ribu-per-bidang-dikeluhkan-warga-krangkongkepohbaru (Biaya PTSL 500 ribu per Bidang dikeluhkan Warga Krangkong Kepohbaru).

Banyaknya kasak-kusuk dugaan pungli dan ditambah lagi ada pemberitaan dari berbagai media tentang pungli dan keluh masyarakat berarti secara tidak langsung kalau itu benar,maka program tersebut pemerintah harus turun tangan langsung demi SKB 3 menteri dan Perbup 53/2017 atau merevisinya.Karena banyak alasan tercipta dengan kata “kesepakatan” sebagai alibi.

Kalau biaya di rasa kurang dengan adanya aturan biaya PTSL harus Rp 150 ribu, kenapa tidak protes pada pemerintah supaya biaya tersebut di kaji bukan kata kesepakatan menjadi alibi untuk pungli.(*)

COMMENTS

Tentang Kami | Kontak Kami | Pasang Iklan | Pedoman Media Siber | UU Pers | Disclaimer