Bupati Lantik Pejabat Saat Pandemi , Wakil Bupati Sayangkan Itu

Publisher: Eko Cahyono

Bojonegoro – Pandemi Corono ( Covid-19) masih saja menghantui semua warga di manapun berada. Tidak peduli siapa mereka, pejabat atau rakyat sama saja. Dari pemerintah pusat hingga Desa, masyarakat dan swasta semuanya getol melakukan kegiatan guna mencegah dan menangani pandemi yang masih saja belum mau beranjak pergi ini.Social distancing maupun physical distancing bahkan ada yang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar demi cepatnya virus ini pergi.

Ini bukan soal virus Covid 19 saja, namun ini juga soal ekonomi yang berdampak pada masyarakat.Semua warga memikirkan itu,dan pengen segera cepat berlalu,maka semua dari tingkat atas sampai bawah dalam Pemerintahan maupun kemasyarakatan fokus menerapkan aturan yang di anjurkan Pemerintah dalam Gugus Tugas penanganan pandemi yang saat ini semua pada sibuk menerapkan.

Namun ada sedikit yang menggelitik terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,Jawa Timur pagi ini, Rabu (29/4/20). Ditengah usaha mencegah dan menanggulangi pandemi di semua lini ada kegiatan yang nampak bagi sebagian masyarakat sebagai yang tak urgent dan mendesak untuk dilakukan yakni mutasi pegawai dilingkungan Pemkab setempat.

Seperti yang juga disampaikan Budi Irawanto sebagai Wakil Bupati Bojonegoro yang menyayangkan apa yang dilakukan Anna Muawanah dalam agenda pagi ini.

“Secara pribadi saya menyayangkan adanya mutasi pagi ini, karena apa pemerintah saja secara getol bagaimana memutus mata rantai Covid-19 tapi di Pemkab Bojonegoro malah melakukan mutasi dan pelantikan,” ungkapnya.

Menurut Wawan, padahal baru saja kemarin dilakukan rapid test pada beberapa Kepala Dinas dan Kepala Bidang ada diantara mereka yang hasilnya positif.

Budi Irawanto mengaku sejak awal pemerintahan di periode ini, sudah ada 8 kali mutasi, Bupati Anna Muawanah tak pernah sekalipun melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten namun selalu dieksekusi sendiri.

“Karena tak melibatkan Baperjakat tentu hasilnya kurang sesuai, ada beberapa golongan yang tak pas, sebagai contoh di Cipta Karya ada Kabid golongan IIIc dengan Kasi golongan IVa, di dinas lain juga banyak yang begitu”terang mantan Ketua DPC PDI-P Bojonegoro ini.**(Red)

Direkomendasikan untukmu