Agung Santoso Ketua DPW MOI Jatim

Surabaya – transbojonegoro.com, – Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media (FKPRM) Jawa Timur, Agung Santoso, menanggapi surat dari Dewan Pers, nomor 800/DP/K/VIII/2030, perihal pendataan perusahaan pers di Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kab/Kota Cq.Sekretaris Daerah tertanggal 26 Agustus 2020.

Dalam pers realasenya Agung santoso mengatakan Sebaiknya Dewan Pers, bekerjasama dengan FKPRM (Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media (FKPRM) Jawa Timur.

FKPRM merupakan wadah yang sudah berbadan hukum ini, yang tahu kondisi di lapangan.”Katanya.28/9/20.

‘’Salah satu tupoksi Dewan Pers adalah melakukan pendataan setiap tahun, sehingga dapat diketahui berapa jumlah media yang sudah di data, tapi bukan untuk verifikasi, karena verifikasi baik administrasi dan faktual mempunyai persyaratan yang butuh proses.”Ucapnya.

Baca :  Menuangkan Mimpi dalam Demokrasi
Baca :  Upaya Keseriusan Putus Rantai Covid- 19, Kapolres dan Dandim Tinjau Kampung Tangguh Semeru

Menurut Agung sapaan akrab sosok pria yang pernah menjadi redaktur di media harian Bhirawa di Surabaya ini, mengungkapkan anggota FKPRM semua sudah berbadan hukum, juga ada penanggungjawab redaksi/pemimpin redaksi yang bisa di cek pada medianya,

Komitmen menjalankan kode etik jurnalistik dan perlindungan, ada kantor, kemudian soal gaji dan asuransi dari perusahaan media ada yang sudah dan ada yang masih dalam proses.”Terangnya.

“FKPRM itu bukan sekedar melakukan pendataan tapi juga pembinaan, dan bukan juga sekedar mengeluarkan aturan-aturan yang tanpa melihat kondisi di lapangan, mengeluarkan aturan berlindung dalam sebuah undang-undang kalau tidak tahu kondisi di lapangan, maka sekedar retorika,’ujarnya

Baca :  Peduli Covid-19, Puluhan Pesilat Gubug Remaja Bojonegoro Lakukan Penyemprotan Disinfektan
Baca :  Di Desa Nglumber Ratusan Pemohon Antusias Mengikuti Penyuluhan PTSL

Sementara hasil Rapat Koordinasi Pemimpin Perusahaan dan Redaksi Media (FKPRM) di Jawa Timur yang berlangsung di Kabupaten Magetan, dan mengambil tema tetap Peningkatan Mutu Media dan Jurnalis. 25-26 Sepetember 2020, disepakati :

Pertama Kerjasama dengan dengan Pemda cukup berbadan hukum PT, tidak perlu verifikasi karena merujuk kepada UU Pers.

‘’Jika ada seseorang yang punya modal cukup kuat semua persyaratan dipenuhi kecuali satu yakni pemimpin redaksi harus status wartawan utama, lalu pemilik modal tersebut tidak mau mencomot tenaga wartawan dari media lain yang sudah punya status wartawan utama, berarti harus menunggu lima tahun baru bisa terverifikasi, sebab dari muda ke madya dua tahun, dari madya ke utama tiga tahun, total lima tahun, berarti selama lima tahun tidak bisa terverifikasi, padahal semua lengkap, wong punya modal kuat.

Hal inilah perlu kajian mendalam sebelum aturan dikeluarkan,’’ ujar Agung.

Kedua, Diskominfo di daerah diberi kewenangan dengan menyelenggarakan Uji Kemaampuan Jurnalis yang berstandar, tetap mengacu pada UU Pers dan koordinasi dengan Dewan Pers.

Jadi untuk tim penguji, Kominfo daerah tidak harus bekerjasama dengan lembaga tim penguji, cukup bermitra dengan Dewan Pers dengan bekerjasama sama para penguji dari berbagai lembaga yang sudah mempunyai sertifikat penguji.

‘’Apa yang diragukan lagi, materinya standar, tim pengujinya bersertifikat,’’tukasnya.(Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *