Reporter: Eko Cahyono

Transbojonegoro.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil 3,yaitu Kepohbaru,Baureno,Sugiwaras dan Kedungadem melaksanakan Reses masa sidang III pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh DPRD dari Komisi B Bojonegoro, Lasuri,S.H.

Kegiatan Reses tersebut digelar dihalaman rumah DPRD Lasuri,S.H di Desa Baureno,Kecamatan Baureno,Kabupaten Bojonegoro pada,Jumat 16/10/2020.

Dalam kegiatan menyerap aspirasi dimasa pandemi DPRD Lasuri,S.H dalam melaksanakanya sidang diluar gedung pada masyarakat dengan merapkan protokol kesehatan untuk semua tamu yang hadir dalam acara Reses yang digelar.

Banyak aspirasi yang diserap dimasa sidang III dikegiatan Reses Kang Lasuri sapaan akrab DPRD Lasuri,S.H ini,termasuk kelangkaan pupuk subsidi.

Lasuri,SH dari Fraksi PAN yang duduk di komisi B ini menyampaikan tentang aspirasi masyarakat terkait susahnya pupuk subsidi yang dikeluhkan oleh para petani.

“Susahnya pupuk subsidi di Bojonegoro ini bukan dirasakan oleh petani Bojonegoro saja,tapi seluruh Indonesia karena per 1 September 2020 Kementrian Pertanian bahwa setiap pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani,”ungkap DPRD Lasuri,S.H.

“Kami sudah ngecek di distributor,pupuk ada.Tapi distributor tidak berani mengeluarkan pupuk subsidi setelah per 1 September 2020 aturan itu diterbitkan.Maka,pupuk non subsidi hari ini beredar dan harganya mahal.Dan kartu tani dicetak untuk pupuk subsudi tersebut dapat rekomendasi dari KPK untuk pengawasan barang subsidi,”tuturnya.

Masalah kelangkaan pupuk DPRD ini juga menerangkan bahwa 90 ribu RDKK dan hanya dipenuhi 60 ribu RDKK,dan itupun apakah RDKK tercatat 3 musim tanam atau 2 kali tanam dalam kebutuhan pupuk,dan itu pun juga bisa jadi permasalahan kelangkaan.Fraksi PAN akan sampaikan permasalah itu kepusat.

“Saya yakin bila benar-benar kartu tani diterapkan pada tahun 2021 nanti,kelangkaan pupuk akan semakin bertambah karena untuk mendata pun akan lebih rumit karena lahan yang di garap atau yang dijual tetap tercatat di RDKK lama karena Rencana Difinitip Kebutuhan Kelompok(RDKK) itu pun di update pada tahun 2017 dan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk perlunya RDKK di update kembali”,pungkasnya.

Baca :  Reses Partai Golkar Dapil 2 Bojonegoro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *