Reses DPRD Bojonegoro Dapil 2, Mashuri Membahas Jembatan Ngemblo

190
0

Bojonegoro – DPRD Kabupaten Bojonegoro dapil 2 dari Fraksi Partai Demokrat Mashuri,SH melaksanakan Reses masa persidangan I pada tahun 2019 yang dilaksanakan di Desa Tambahrejo,Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada,Kamis 21 Febuari 2019.

Reses tersebut di hadiri para masyarakat di wilayah Kecamatan Kanor yang di gelar di lapangan futsal di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor dan di hadiri oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Ir.H.Maskur,MM.

Dalam reses tersebut di banjiri usulan saat penjaringan aspirasi dari warga yang hadir,termasuk usulan percepatan pembangunan jembatan Ngemblo yang menghubungkan dua wilayah Tuban – Bojonegoro yang ada di wilayah Kecamatan Kanor turut Desa Semambung,Kecamatan Kanor tersebut.Dan juga beberapa usulan tentang pertanian dan peternakan yang di usulkan oleh para peserta reses ini.

Mashuri,SH anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi Partai Demokrat yang duduk dikomisi A DPRD ini menerangkan dalam reses, “Semua usulan sudah kami kawal.Yang belum di usulkan silahkan mengusulkan. Kami terbuka tapi tiap usulan harus koordinasi dengan Kepala Desa,nanti Kita yang akan mengawalnya”.Terangnya.

“Soal jembatan yang menghubungkan dua Kabupaten di wilayah Kecamatan Kanor tersebut sudah tahap proses,bahkan semua pengajuan sudah masuk ke Provinsi karena melibatkan dua Kabupaten dan persentasinya 40 persen anggaran di tanggung Provinsi dan 60 persenya di bagi dua Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.Kabupaten Bojonegoro sudah setuju itu dan tinggal menunggu Kabupaten Tuban”,tuturnya.

“Selama ini langkah sudah di lalui sejak di usulkan pada tahun 2016 dan sampai saat ini,bahkan penelitian struktur tanah dan tentang pembebasan lahan dalam proses”,jelasnya.

Wakil DPD Partai Demokrat Ir.H.Maskur,MM juga berketepatan sebagai Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur didapil Bojonegoro Tuban ini senada,”Semua usulan tetap Kami kawal sesuai kapasitas topoksi Partai Demokrat dalam mewakili Rakyat”,tuturnya.

Baca :  Desa Karangdayu Baureno Bagikan 1080 Sertifikat Tanah

“Soal usulan-usulan lain bila masyarakat ingin mengajukan seperti bantuan mulailah membuat kelompok – kelompok,contohnya kelompok ternak maupun kelompok tani karena sifat bantuan yang di usulkan oleh masyarakat kalau bisa berupa kelompok karena lebih mudah untuk mengawal dan itu berhubungan dengan pertanggung jawaban bantuan.Saya selaku wakil DPD Partai Demokrat juga pernah menjadi Kadin Peternakan Jawa Timur maupun PJ Bupati Ponorogo dan itu pengalaman Saya waktu menjabat.Silahkan membuat Kelompok Masyarakat (Pokmas) bila ingin membuat usulan dan InsyaAllah Kami kawal”Imbuhnya.***(Eko/Red)