Penyaluran BPNT di duga Tidak Sesuai Mekanisme

797
0

TRANSBOJONEGORO.COM – Tertundanya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang terjadi di Desa Blongsong Kecamatan Baureno Bojonegoro. selama empat bulan patut dievaluasi, mulai dari desa. Kecamatan hingga Kabupaten (Dinas Sosial).

Carut marutnya pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa blongsong Kecamatan Baureno Bojonegoro, mencerminkan kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kecamatan, (Kesra), peran serta Kesra menjadi tolak ukur kelancaran dalam pendistribusian BPNT di wilayahnya,

Dikecamatan Baureno Bojonegoro, Pendistribusian BPNT, diduga tidak sesuai mekanisme dan pedoman umum BPNT, Selain itu sejumlah indikasi penyimpangan pun mulai nampak pada progam BPNT diwilayah tersebut,

Dalam pedoman umum BPNT, E Warong (elektronik warung gotong royong) dalam penyediaan pasokan bahan pangan, dapat membeli dari berbagai sumber. Tujuannya cukup jelas, yakni mendapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.

Namun dalam praktiknya, beras dimaksud bukanya berada di E-Warong, akan tetapi di kantor desa setempat, diduga beras dikirim oleh suplayer ke kantor desa, karena tidak ada E warong.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank,

Yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

BPNT sendiri, merupakan perwujudan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) tanggal 16 Maret 2016, Ratas tanggal 26 April 2016 serta Ratas 19 Juli 2016 terkait Bansos Non Tunai. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menginginkan peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 63 tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai, PP nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 254/PMK.05/2015, PMK nomor 228/PMK.05/2016 serta Peraturan Menteri Sosial nomor 10 tahun 2017 tentang Progam Keluarga Harapan, sedangkan mekanismenya sudah ada Dalam pedoman umum BPNT.

Baca :  Maraknya Peredaran Rokok Ilegal Di Sampang, Ketua LSM GMBI Distrik Sampang, Angkat Bicara

Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan itu, diharapkan pemerintah agar dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas guna mengurangi penyimpangan.(BM – Red)**