Cerita Tentang Zonasi Pendaftaran Sekolah Dalam Silaturohmi Mendominasi

367
0

Opini

Oleh: Eko Cahyono

Lebaran banyak cerita,termasuk cerita para pemudik dari luar kota yang saya temui saat berkunjung di sanak-sodara maupun teman-teman dan tetangga.Mereka cerita tentang zonasi pendaftaran sekolah saat mengisi obrolan di sela moment bersilaturohmi yang di angkat dalam topik pembicaraan.

Awalnya saya hanya diam dan mendengarkan sambil makan kue yang di suguhkan.Bahkan saya sempat berfikir koq topik pendidikan yang di bahas,koq tidak bahas politik yang saat ini lagi menjadi trending topik di negeri ini.Cerita terus berlanjut bahkan ada salah satu orang yang saya tidak kenal di tempat itu menggebu-gebu membahas tentang zonasi pendaftaran sekolah dan saya tetap diam mendengarkan,maklum karena saya kurang paham tentang sistem Pendidikan dan juga belum punya anak yang akan daftar masuk sekolah dasar maupun SLTP dan seterusnya, makanya tidak tahu tentang zonasi pendidikan karena tidak mengikuti dan belum punya cerita pengalaman.

Dalam obrolan itu saya tetap mendengarkan sambil berharap topiknya di ubah menjadi topik politik karena saya sedikit bisa nyambung kalau obrolan itu politik tapi mereka tetap membahas topik yang sama,zonasi pendaftaran sekolah.

Lama kelaman di tempat itu baru saya paham setelah mendengar banyak cerita keluh kesah mereka yang punya anak akan mendaftar sekolah namun kesulitan mendaftar karena terbentur oleh sistem zonasi pendaftaran.

Zonasi pendaftaran ternyata banyak di keluhkan orang tua yang anaknya berkeinginan mendaftar di sekolah favorit negeri,namun tempat tinggal sang calon murid di luar zona pendaftaran.Sebelum saya mendengar cerita ini saya anggap zonasi itu suatu pemeratan pendidikan namun banyak cerita seperti ini.Banyak orang tua yang kebinggungan mendaftarkan anaknya karena ada sistem zonasi.

Baca :  Saat Kang Yoto Dihajar Oleh Lawan Politik Yang Cerdas

Mereka yang bertempat tinggal di luar zona yang sudah ditetapkan akan lebih sedekit berkesempatan bisa masuk sekolah yang di inginkan meski nilai sang anak memenuhi persyaratan pendaftaran.Karena sistem zonasi itu tidak ada tes dalam penerimaan siswa baru namun ditentukan nilai dan tempat tinggal dalam skor penilaian pendaftaran penerimaan siswa baru.

Bila mendaftar di luar zonasi sekolah,siswa tersebut akan dikurangi skor penilaian pendaftaran karena yang diutamakan adalah calon siswa baru dari daerah zonanya.

Dalam obrolan itu saya sempat nyeletuk “kalau gitu masukin aja ke sekolah swasta”,dan mereka ada yang cerita biaya di sekolah swasta itu lebih mahal kalau bisa di sekolah negeri aja,jawab mereka.

Obrolan semakin menarik,kue di meja dan minuman sirup saya lahap hampir habis namun cerita tersebut tidak kunjung-kunjung habis,kemudian saya tetap mendengarkan sambil nunggu istri ngajak berpamitan pulang dalam silaturohmi tersebut sambil menumpangi obrolan topik zonasi pendaftaran sekolah di negeri ini.

Saya hanya menceritakan pendapat saya.Bila pemerintah menerapkan zonasi pendaftaran sekolah demi untuk pemerataan seharusnya semua anak harus rata mendapat kesempatan merata memilih Pendidikan sekolah,bila mereka tidak bisa memilih sekolah negeri favorit yang di inginkan karena terbentur sistem zonasi meski nilai mereka bagus setidaknya mereka bisa beralih ke sekolah Swasta favorit namun dengan catatan biaya pendaftaran di sekolah Swasta terjangkau.

Karena apa yang saya dengar tentang biaya pendidikan di swasta itu lebih mahal di banding sekolahan negeri,bahkan ada mencapai jutaan.Kalau sistem pendidikan seperti ini apa ada pemerataan? Seumpama ada anak dari keluarga tidak mampu ingin bersekolah negeri favorit dengan nilai bagus tapi tidak bisa karena tempat sekolah tersebut di luar zonasi, anak tersebut akhirnya tetap ingin sekolah favorit dengan memilih pilihan di sekolah favorit swasta namun bisa juga tidak bisa karena tidak punya biaya.

Baca :  OPINI, Money Politik, Hari Tenang Tidak Bikin Tenang

Bila alasanya pemerataan semua harus rata sistemnya,seperti biaya pendaftaran sekolah swasta seharusnya juga di kontrol oleh pemerintah diberlakukan tarif bawah maupun atas batas maksimal biaya supaya mereka punya kesempatan memilih pendidikan yang di anggap baik dan sesuai keinginan juga kemampuan.

Sistem zonasi ini diterapkan memang bagus demi pemerataan mendapatkan murid untuk seluruh sekolahan yang ada di negeri ini,namun perlu di perhatikan bila ada anak dari luar daerah zonasi yang punya peringkat dan bercita-cita bersekolah negeri favorit pasti kesempatanya akan berkurang,karena apa?Rata-rata sekolah favorit itu ada di kota-kota sedang kan mereka ada di Desa,kalau menurut zonasi mereka pasti tidak di prioritaskan dalam penerimaan siswa di sistem zonasi pendaftaran siswa baru,padahal mereka punya kemampuan dan bisa masuk dijalur prestasi di sistem zonasi tapi itu bukan jaminan.

Bila tujuan Pendidikan di sama ratakan untuk anak bangsa dengan alasan adanya sistem zonasi,seharusnya anak yang tidak mampu dari sisi ekonomi seharusnya juga diberi kesempatan masuk sekolah swasta favorit,bila sekolah negeri favorit yang di harapkan tidak bisa masuk karena sistem zonasi,mungkin dengan beralih ke sekolah swasta favorit solusinya namun dengan catatan biaya harus diringankan.

Dari obrolan yang panjang itu ada yang bertanya tentang pendapatku.”Gimana caranya sekolah favorit swasta biayanya ringan”, timpalnya.Tidak menunggu lama langsung saya jawab dengan apa yang menjadi pendapatku entah itu benar atau salah karena sudah terlanjur menjadi pendengar dalam obrolan itu.

Caranya ya gini.Pemerintah harus menetapkan batas tarif pendaftaran di sekolah swasta favorit,seperti apa yang saya bahas dari awal tadi.Bila ada sekolah yang melanggar batas maksimal biaya pendaftaran siswa baru,Pemerintah harus memberi sangsi menurunkan status Akreditasi sekolah tersebut atas bentuk tindakanya.

Baca :  Pelesir di Kemas Study Banding diSoal Lsm Link

Dengan adanya itu Wali murid atau calon murid tidak binggung berfikir mencari sekolah favorit negeri meski mereka di luar zonasi karena ada sekolah swasta favorit yang murah harganya.Dan pemerintah harus memikirkan itu supaya kuwalitas pendidikan tetap terjaga dan mereka bisa melanjutkan pendidikan sesuai amanat pemerintah wajib belajar 12 tahun.

Di kota maupun di desa.Diluar zonasi maupun tidak,mereka sama.Anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan murah tanpa ada batasan yang membatasi untuk mendapatkan pendidikan.Anak adalah penerus masa depan bangsa.