Money Politik Dapat di Pidana

0

Opini.

Oleh: Eko Cahyono

Money politik selalu menjadi klimak akhir metode strategi politik beberapa calon untuk meraih simpati pada pemilih yang sering dijalankan di masa hari tenang menuju pelaksanaan pemilihan coblosan.Money politik tidak asing di setiap ajang penyelenggaraan pemilihan dengan cara memberi imbalan pada pemilih untuk memilih dengan memberi beberapa jumlah uang yang bertujuan meraih dukungan pemilih untuk memberikan hak suara.

Padahal money politik dilarang oleh undang-undang dan tidak sedikit para calon atau pendukung tetap menggunakan cara money politik untuk mendulang suara terbanyak,padahal jelas cara tersebut melanggar hukum dalam pemilihan berdemokrasi.Bila dilanggar ada acaman penjara bahkan denda sampai miliaran rupiah.

Berikut kutipan undang-undang terkait money politik.Sebagai berikut.

Money politik dapat dipidanakan,hal ini mengacu pada kitab Undang – Undang hukum pidana KUHP pasal 149,ayat (1) dan (2).

Pasal 149.

Ayat (1).Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum,dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu,diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupuiah.

Ayat (2).

Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji,mau disuap.

Undang-undang nomer 10 tahun 2016.

Pasal 187A.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mengunakan hak pilih,menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan hukuman paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan penjara dan denda minimal Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.**

Baca :  Diduga Palsukan Dokumen Pinjaman, Oknum BPR DiBui