Kades Sumuragung, Anggap Nara Sumber Gak Faham

382
0
Gambar Ilustrasi

TRANSBOJONEGORO.COM – Menanggapi pemberitaan sebelumnya yang berjudul “Study Tour Duduga Hanya Menghamburkan Keuangan Desa”, Bambang Gunawan Kepala desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro gerah, pasalnya pemberitaan tersebut dianggap tidak valid dan nara sumber dianggap tidak faham Katanya melelalui akun WhatsAppnya.6/11/2019.

“Nek iku berita gk bener aq malik lho mas”, Ucapnya dalam percakapan chat WhatsAppnya.

Menurutnya kalau tidak sesuai realita juga masuk pencemaran nama baik dan juga UU ITE,

” Kalau tidak sesuai realita jg masuk dlm pencemaran nama baik to dan jg uu ite” Katanya melalui akun whatsApp pribadinya, ke transbojonegoro.com 6/12/2019.

Baca :  Di Buka Pendaftaran Pilkades, Dua Kontestan Sudah Siap Berlaga
Baca :  Maraknya Peredaran Rokok Ilegal Di Sampang, Ketua LSM GMBI Distrik Sampang, Angkat Bicara

Menanggapi apa yang disampaiakan Kades Sumuragung tersebut, Bambang Setyawan Pimpinan Redaksi Transbojonegoro.com menyayangkan di era saat ini masih saja ada yang tidak faham dengan Undang undang PERS, sehingga dianggap sama antara PERS dan sosmed,

Menurutnya yang perlu difahami, Pers dilindungi UU No.40 Th 1999, dan dalam melaksanakan tugasnya Pers selalu berpegang teguh dengan Kode etik jurnalistik, sehingga tidak bisa disamakan dengan medsos.”Ungkapnya.

Ia menambahkan dalam Ketentuan pidana pasal 18 UU Pers.
Pasal 18
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat
(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Baca :  Tiga Bangunan Desa Mudung Yang Bersumber Dari DD/ADD Ta 2019 Masih Mangkrak
Baca :  Okum PNS, Borong Proyek Perbaikan Saluran Gotong Royong Babat

Salain itu dalam Pasal 4 ayat
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.dan ayat (3)Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 5
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
(3) Pers wajib melayani Hak Tolak.” (Red).