Stop Gratifikasi, Bupati Bojonegoro Larang ASN Terima Apapun Atas Nama Hari Raya

303
0

Publisher: Eko Cahyono

Transbojonegoro.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras menerima segala bentuk gratifikasi yang mengatasnamakan hari raya Idulfitri. Hal ini ditegaskan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah dalam surat edaran (SE) yang ditujukan pada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat se- Kabupaten Bojonegoro.

SE dengan Nomor 700/666/412.100/2021 yang diterbitkan 6 Mei 2021 itu menindaklanjuti SE Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah.

Dalam SE tersebut, ada empat poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, ASN dilarang melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kedua, permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi.

“Poin ketiga, kepada Kepala Perangkat Daerah dan Direktur RSUD/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi,” tegas Bupati Anna Mu’awannah dalam SE tersebut.

Sementara poin keempat, informasi terkait gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi Publik KPK pada nomor telepon 198 dan Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan di lnspektorat Kabupaten Bojonegoro.

Sumber akun resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Baca :  Pansus IV komisi D DPRD Bojonegoro Pertanyakan Kualitas pekerjaan di lingkungan Disperta Bojonegoro