9 Desa di Kepohbaru Dapat Bimtek Dari Pendamping Desa

0

Transbojonegoro.com – Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro “Memberikan” penguatan terhadap Tim penyusu RKPDes untuk melakukan kegiatan Bimbingan Teknik (BIMTEK) penyusunan RKPdesa Tahun anggaran 2022.

Kegiatan ini dilakukan di tiga wilayah Claster, Claster 1 di Desa Mojosari, Claster 2 di Desa Sumbergede, dan Claster 3 dilaksanakan di desa Sidomukti. Meskipun ditengah kesibukan 18 desa di Kecamatan Kepohbaru yang bersiap menyambut “hajatan” pelantikan perangkat desa baru dari hasil seleksi ujian penyaringan perangkat desa pada,Rabu (15/9/2021) lalu. Desa-desa di wilayah Kecamatan Kepohbaru tetap berkewajiban untuk menyelesaikan RKPDes Tahun 2022.

Bimtek kali ini juga dihadiri oleh 2 orang (perwakilan ketua tim penyusun & tim teknis) dari 9 desa yang tergabung dalam cluster wilayah timur, yakni Desa Krangkong, Sidomukti, Cengkir, Pejok, Mudung, Jipo, Simorejo, Kepoh, dan Ngranggonanyar.
Rakor tersebut di laksanakan di Balai Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru pada, Kamis (23/9/2021).

Bimtek ini selain bertujuan untuk belajar bareng, menjalin komunikasi dan persamaan persepsi antara pendamping dan desa- desa dampingan di Kecamatan Kepohbaru dalam kegiatan penyusunan RKPDesa Tahun 2022, juga sebagai wadah evaluasi progres kerja yang selama ini sudah dilaksanakan oleh desa dalam persiapan penyusunan RKPDesa 2022.

” Bimtek kali ini agar peserta dapat saling menimba ilmu dan “sharing knowledge” utk sebagai wadah belajar bareng, menyamakan persepsi terkait perencanaan pembangunan di desa, utamanya kendala- kendala yang dihadapi desa, seperti pembuatan RAB, penyesuaian standar harga barang/ SBU , serta konversi pengenaan pajak daerah (MBLB) “, Tukas Darmanto, S.T, Pendamping Desa Kecanatan Kepohbaru.

Sementara itu pemateri kedua, Mashudi,ST menambahkan “Kita belajar bareng ini juga bertujuan utk sinkronisasi penyusunan produk hukum desa beserta konsiderannya, kaitan dengan penetapan Perkades tentang SBU hingga perdes tentang RKPDesa”, imbuhnya.

Baca :  Susah Tidur Obatnya Bercumbu Dengan Pasangan

Dalam kesempatan itu, Andy Cahya Pratama (Sekdes Desa Krangkong) sebagai salah satu peserta rapat, menanyakan perihal dasar pengenaan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 25% dari harga sesuai pergub. Menurutnya, kendala yang dihadapi desa adalah kurangnya sosialisasi dari Dinas terkait ( Dispenda) tentang asal-usul dan petunjuk teknis pengenaan pajak MBLB dimaksud, sehingga desa masih menemukan kesulitan manakala dikonversi kedalam RAB, teknis kegiatan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok 1 terdiri dari para sekdes dengan topik pembahasan khusus seputar draf produk hukum beserta konsiderannya, dan kelompok 2 terdiri Kaur Perencanaan/ tim teknis desa yang fokus mengupas tentang teknis pembuatan RAB serta penyetaraan SBU. Setelah selesai kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan satuan harga barang dan upah pekerja hasil dari survei masing-masing desa.***Hud-Eko-Munir-Red)